Titik Singgung Kewenangan Mengadili Antara Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum Sebagai Akibat Diterbitkannya Sertifikat Ganda Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan

Oleh :

Freidelino De Sousa, S.H.[1]

Abstrak

Tulisan ini akan membahas mengenai kedudukan dari Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan umum dalam mengadili kasus sengketa tanah. Dalam hal ini status dari penerbitan sertifikat tanah yang ganda sehingga memiliki dua dimensi, yaitu sebagai keputusan pejabat tata usaha negara, dan sekaligus sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Dimensi ganda dari sebuah sertifikat atas tanah inilah yang menjadi awal dari sengketa yang terjadi baik di bidang Tata Usaha Negara maupun Keperdataan. Secara hukum, baik di PTUN maupun Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) memiliki kewenangan untuk mengadili kasus sengketa tanah sesuai dengan kompetensi absolut dari masing-masing pengadilan. Namun, yang menjadi permsalahan adalah, bagaimanakah jika kasus yang sama diadili di dua lingkungan peradilan yang berbeda. Di satu sisi, justiabelen dapat menggugat sah atau tidaknya sebuah sertifikat tanah, dan di sisi lain karena menyangkut status hak, maka dapat pula digugat di pengadilan negeri (Umum).  Hal ini tentu akan menimbulkan implikasi yuridis apabila terjadi perbedaan Putusan yang dikeluarkan oleh masing-masing Peradilan.

Kata Kunci : PTUN, Peradilan Umum, Kewenangan Mengadili.

A.               Latar Belakang

Tanah yang ada di wilayah Negara Indonesia merupakan tanggung jawab negara untuk dikuasai dan dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep ini adalah amanat secara eksplisit dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945, di mana negara memilki kewajiban untuk mempergunakan tanah bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban negara untuk menjamin agar tanah-tanah dapat digunakan oleh seluruh warganya.

Pada prinsipnya, untuk menjamin agar tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah, maka negara mengatur secara tegas mengenai hak milik. Hak milik merupakan sumber kehidupan, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, harta benda tertentu harus dimiliki, karena bagi umat manusia, ada barang tertentu merupakan the natural media on which human existence depends.[1]

Sedangkan konsep hak milik atas tanah menurut Penulis adalah, adanya kuasa secara penuh seseorang atau badan hukum perdata terhadap tanah atau beberapa tanah, di mana hak tersebut melekat secara permanen, dan hak tersebut tidak akan hilang atau berpindah sebelum dialihkan kepada seseorang atau badan hukum lain. Hal ini berarti, orang lain berkewajiban untuk tidak merampas hak yang melekat tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat John Locke bahwa :

Seseorang memiliki sesuatu berarti orang lain memiliki kewajiban untuk tidak merampas sesuatu dari padanya. Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak itu dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu serta mempertahankan apa yang menjadi miliknya.”[2]

Sedangkan secara yuridis, hak milik atas tanah ialah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan mengingat fungsi sosialnya.[3]

Oleh karena itulah, untuk menjastifikasi kembali kewajiban negara dalam hal ini adalah menjamin agar setiap hak milik atas tanah oleh masing-masing warga negara berjalan dengan benar dan tertib, serta tidak menimbulkan konflik.

Dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, disebutkan bahwa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan harus didaftarkan baik setiap pendaftaran pertama kali, peralihan dan hapusnya demikian pula hak-hak yang sejenis yang berasal dari ketentuan Konversi Hak Pengelolaan.[4]

Pengaturan lain mengenai pendaftaran tanah untuk memperoleh hak milik atas tanah juga diatur di dalam PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa, pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukaan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.[5]

Dari pengaturan-pengaturan di atas mengenai pendaftaran hak atas tanah menunjukan bahwa, pada prinsipnya Pemerintah telah menjalankan kewajibannya sebagaimana dituntut oleh konstitusi yaitu mengelola tanah untuk kesejahteraan rakyat.

Merujuk pada pengaturan di atas, maka dapat dilihat pula adanya kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan untuk mengeluarkan suatu keputusan berupa sertifikat hak milik atas tanah bagi setiap orang yang telah memenuhi kriteria secara yuridis.[6]

Ketika Pejabat Kantor Pertanahan mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah bagi seseorang atau badan hukum perdata, maka tindakan pejabat tersebut masuk dalam kriteria keputusan pejabat tata usaha negara, sehingga tunduk pada rezim hukum tata usaha negara.[7]

Sertifikat hak milik tanah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara juga berfungsi sebagai bukti hak mlik seseorang atas tanah, sehingga melalui sertifikat tersebut lahirlah hak yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata. Dalam konteks ini, pada prinsipnya terlihat jelas bahwa, sertifikat atas tanah yang merupakan KTUN pada sisi yang lain juga merupakan pengakauan akan hak dari negara kepada warga negara tentang kepemilikan atas tanah, sehingga terdapat pula dimensi hukum keperdataan.  

Sehingga, secara jelas dapat dikatakan bahwa sertifikat dalam hal ini berdiri pada dua lingkunagn hukum yaitu hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Perdata. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa atas sertifikat tanah, kewenangan mengadili dapat dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara maupun Peradilan Umum, tergantung pada kewenangan absolut masing-masing peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh kasus, A adalah seorang petani yang memiliki tanah seluas 3 hektar. Tanah tersebut dikelola dengan ditanami tumbuh-tumbuhan. Tanah tersebut diperoleh dari warisan turun-temurun dengan hanya Letter C. Pada tahun 2002 status tanah yang berletter C tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperoleh status hak milik dengan sertifikat hak milik atas nama A.

Sedangkan B adalah tetangga dari A dengan pekerjaan sebagai seorang broker di sebuah perusahaan property. Oleh karena mengetahui bahwa A adalah orang yang kurang berpendidikan dan tidak memahami mengenai pertanahan, maka B berinisiatif jahat dengan akan mengajukan kepemilikan sertifikat hak milik atas tanah dari A.

Setelah diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat, di luar dugaan B berhasil memperoleh sertifikat hak milik atas tanah seluas 2 hektar dari tanah yang sama yang dimiliki oleh A. Oleh karena merasa curiga dengan B yang sering datang dengan beberapa orang ke lokasi tanah berada, A berinisiatif untuk mencari tahu dengan menanyakan kepada tetangga. Setelah mengetahui bahwa B berinisiatif buruk terhadap A yaitu akan menjual tanah yang sama, maka A segera melakukan langkah hukum dengan mendatangi Kantor Pertanahan untuk mencari tahu mengapa B dapat memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang sejatinya adalah milik A.

Setelah pengecekan dilakukan, ternyata pada tahun 2011 Kantor Pertanahan mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah seluas 2 hektar di lokasi tanah yang sama persis dengan tanah milik A. Merasa dirugikan dengan keputusan Kantor Pertanahan, A mengambil langkah hukum dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat untuk memohon dibatalkan surat keputusan tentang sertifikat hak atas tanah oleh B.

Oleh karena B juga merasa haknya dilanggar, maka B mengajukan gugatan terhadap A ke pengadilan umum dengan gugatan secara perdata. Karena B merasa benar dengan bukti sertifikat yang dimilikinya.[8]

Contoh kasus di atas menunjukan bahwa, terdapat permasalahan yang serius dengan proses hukum atas sengketa tanah yang bermula dari sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Sebagai Pejabat Negara, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan berupa sertifikat hak milik atas tanah adalah bagian dari hukum Tata Usaha Negara, sedangkan implikasi dari keputusan tersebut adalah menimbulkan hak bagi individu yang dituju oleh keputusan tersebut.[9]

Oleh karena menyangkut hak atas tanah, maka sejatinya kepemilikan akan sesuatu merupakan bagian dari hukum perdata. Hal ini ditegaskan di dalam pasal 499 jo pasal 506 KUHPerdata bahwa, setiap barang dapat menjadi obyek dari hak milik, dan tanah yang adalah barang tidak bergerak masuk dalam obyek yang dapat dijadikan hak milik.

Dengan demikian, jika kasus yang sama diperiksa dan diputuskan di pengadilan yang berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda pula, tentu yang akan dirugukan adalah justiabelen.

Oleh karena itu, di dalam tulisan ini Penulis akan membahas dan menjelaskan solusi hukum yang progresif dan futuristik bagi penyelesaian masalah ini.  

  1. A.               Pembahasan
    1. 1.     Keharusan Negara Untuk Mengeluarkan Sertifikat Hak Milik

Dalam rezim hukum Tata Usaha Negara yang diatur di dalam UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, warga negara dilindungi secara hukum, dan hal tersebut juga merupakan konkritisasi dari  kepatuhan Negara atas perintah konstitusi sebagi hukum tertinggi.

Pada dasarnya, peradilan Tata Usaha Negara hadir untuk melindungi warga masyarakat dari tindakan pejabat-pejabat administrasi negara yang sekiranya dapat merugikan hak-hak dari warga masyarakat.

Hal ini secara filosofis dimaknai sebagai suatu perwujudan akan tata kehidupan yang sesuai hukum, serta membina, meyempurnakan, dan menertibkan tindakan aparatur negara di bidang Tata Usaha Negara, agar mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih, serta berwibawa, dan yang dalam melaksanakan tugasnya selalu berlandasakan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.[1]

Dari hal ini, jika dikaitkan dengan hak kepemilikan atas tanah maka kehadiran peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk menjamin agar tindakan negara mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain, keputusan Pejabat TUN (Kepala Kantor Pertanahan) harus prosedural.

Merujuk pada esensi dari hak milik atas tanah, maka dapat dilihat bahwa hak milik atas tanah sebagai bagian dari hak privat termasuk dalam kategori human rights (HAM). Dalam arti luas, hak milik pribadi meliputi hak hidup, hak kebebasan jasmaniah, dan hak milik pribadi. Dari ketiga hak tersebut di atas, hak milik pribadi merupakan cikal bakal pengembangan hak milik atas tanah.[2]

Logika hukum yang didapatkan dari penyataan di atas adalah, hak milik atas tanah yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia tentu harus dilindungi, sehingga tanggung jawab negara adalah menjamin agar hak milik atas tanah tersebut tidak terlanggar oleh individu lainnya maupun oleh negara itu sendiri.

Oleh karena negara mempunyai kewjiban untuk melindungi hak milik atas tanah dari setiap orang, maka dikeluarkannya sertfikat hak milik atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan harus dipahami sebagai wujud dari perlindungan dan jaminan negara atas hak milik atas tanah.

Namun, yang harus diperhatikan adalah mekanisme untuk mengeluarkan sertifikat tersebut sehingga sertifikat hak milik atas tanah tersebut ditujukan kepada orang yang benar-benar berhak untuk itu.

Oleh karena sertifikat hak milik atas tanah merupakan bagian dari suatu KTUN, maka harus dijelaskan prosedur yang harus ditaati oleh setiap pejabat TUN sebelum mengeluarkan suatu keputusan TUN.

Secara yuridis suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan prosedural apabila memenuhi kriteria yang ditafsirkan secara a contrario dalam pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986.

Dalam pasal 53 ayat (2) terdiri dari dua hal penting yaitu, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat dengan alasan sebagai berikut. Pertama, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai ketentuan ini, R. Wiyono berpenapat bahwa yang dimaksud dengan pengaturan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/ formal, misalnya dengan tidak diadakan pemeriksaan terlebih dahulu, tiba-tiba dikeluarkan keputusan Tata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara.[3]

Dalam kasus pendaftaran tanah untuk memperoleh status hak milik, maka sebelum Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan suatu sertifikat hak milik atas tanah kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata, maka Kepala Kantor Pertanahan harus memperhatikan dan mematuhi kriteria pendaftaran tanah yang diatur di dalam pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 serta pasal 12 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Jika semua syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi, maka Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) dapat mengeluarkan sertifikat untuk seseorang atau suatu Badan Hukum Perdata. Jika kriteria tidak dipenuhi, maka menurut ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 pejabat Tata Usaha Negara dianggap tetap mengeluarkan keputusan, yaitu tidak menerbitkan sertifikat.

Namun, yang perlu dipahami adalah tindakan tidak dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah bukanlah kehendak dari Pejabat Tata Usaha Negara karena Pejabat TUN tidak diwajibkan secara undang-undang, dan oleh karena karena tuntutan hukum, pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat dibebankan pertanggung jawaban atas implikasi yuridis yang muncul.

Dalam konteks ini, Wiyono menambahkan :

Jika tidak mengeluarkan keputusan tersebut memang bukan menjadi kewajiban dari Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, maka tidak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, sudah tentu tidak dapat disamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara”.[4]

 

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Soegijatno Tjakranegara bahwa,

Tetapi terhadap keputusan yang masuk dalam golongan baik yang terjadi dalam bentuk sikap diam maupun secara tegas menolak untuk menangani suatu permohonan yang telah diterima tidaklah dapat digugat di muka pengadilan ini, apabila hal yang dimohonkan itu berada di luar wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”.[5]

 

Sehingga, jelas bahwa ketika syarat-syarat pendaftaran tanah tidak dipenuhi oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata, maka Kepala Kantor Pertanahan tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sertifikat hak milik atas tanah, dan atas keputusan itu tidak dapat dimasukkan dalam kategori yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986.

Kedua, keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik di sini adalah, asas yang secara lengkap memang tidak dikumpulkan dan dituangkan secara konkret dan formal dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan khusus tentang asas umum pemerintahan yang baik, sebab asas-asas yang bersangkutan justru merupakan kaidah hukum tidak tertulis sebagai pencerminan norma-norma etis berpemerintahan yang wajib diperhatikan dan dipatuhi di samping mendasarkan pada kaidah-kadiah hukum tertulis.[6]

Asas umum pemerintahan yang baik dalam bentuk tertulis, dapat diketahui dari penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b baru yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah meliputi, asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.[7]

Dengan demikian, dalam konteks penerbitan suatu sertifikat tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata, kaidah-kaidah tentang asas umum pemerintahan yang baik harus tetap diperhatikan, sebagain suatu tuntutan hukum yang tidak dapat diabaikan.

Jadi, keharusan Pemerintah untuk mengeluarkan suatu sertifikat hak milik atas tanah kepada seseorang atau Badan Hukum Perdata adalah suatu keharusan. Akan tetapi, keharusan tersebut harus tetap dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Sertifikat hak milik atas tanah yang adalah suatu keputusan Tata Usaha Negara harus dilihat sebagai upaya negara untuk melindungi hak milik warga negara. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  1. 1.                Keharusan Menyelesaikan Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Terlebih Dahulu

Sengketa Tata Usaha Negara selalu sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Antara Sengketa Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara selalu harus ada hubungan sebab akibat.

Oleh karena itu, suatu sengketa terhadap keputusan Tata Usaha Negara harus dipahami sebagai suatu sengketa di hukum publik, sehingga memiliki konsekuensi sebagai berikut.

Pertama, putusan Peradilan Tata Usaha Negara sifat atau berlakunya erga omnes, artinya berlaku kepada siapa saja, yang berbeda dengan putusan Peradilan Umum mengenai perkara perdata yang hanya berlaku untuk para pihak yang berperkara saja. Kedua, dimungkinkan adanya putusan ultra petita pada putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dimungkinkan pula adanya reformatio in peius.[1]

Sehingga, sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil dari suatu tindakan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, hal ini berbeda dengan perkara keperdataan yang mencari kebenaran formil.

Berkaitan dengan titik singgung antara Peradilan TUN dan Peradilan Umum, penulis berpendapat bahwa dalam kasus penerbitan sertifkat ganda[2] dari Kantor Pertanahan kepada dua orang berbeda, maka seketika itu pula status sertifikat yang merupakan keputusan TUN dapat pula menjadi bukti hak atas kepemilikan tanah, sehingga jika terjadi sengketa, maka dapat pula diajukan kepada Peradilan Umum untuk perkara keperdataan.

Penerbitan sertifikat dapat diperkarakan di Peradilan umum dengan dasar perkara perdata (antara para pihak yang bersengketa) dan hal ini termasuk kompetensi dari peradilan umum yang secara jelas dapat ditemukan di dalam pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Secara umum, prinsip hukum perdata adalah mencari dan menemukan kebenaran fomil (formale waarheid). Maksudnya ialah, dalam hukum perdata yang dipersengketakan adalah hal-hal yang berkatan dengan urusan keperdataan, misalnya mengenai hak akan sesuatu, sehingga hakim tidak perlu memiliki keyakinan untuk memeriksa perkara perdata.

Hal ini disampaikan pula oleh Mertokusumo sebagaimana dikutip Bambang Sutiyoso bahwa, “Dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh parapihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau yang disengketakan. Di sini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 3 Agustus 1974, yang membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan hakim (Mahkamah Agung, 1977 : 210)”.[3]

Sehingga, ketika adanya sertifikat ganda atas tanah yang sama oleh dua orang yang berbeda, maka sekiranya pasti akan terjadi sengketa[4]. Dan oleh sengketa tersebut dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan umum, maka menurut Penulis kebenaran formil yang akan digali untuk menemukan kebenaran dalam sengketa tersebut akan bias, karena posisi dari kedua pihak adalah equal, dan hal ini tentu saja akan menimbulkan deadlock dalam menghasilkan keadilan bagi pencari keadilan.

Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa untuk kasus tersebut harusnya perkara perdata tidak dijalakan terlebih dahulu dan harus diperiksa di Peradilan Tata Usaha Negara Terlebih dahulu.

Alasan yang mendasari thesis tersebut adalah, oleh karena awal terjadinya masalah adalah adanya penerbitan sertifikat ganda terhadap tanah yang sama, dan tindakan ini adalah masuk dalam tindakan Tata Usaha Negara. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena masuk dalam kategori KTUN, maka dapat diperiksa, diadili dan diputus sengketa tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana menjadi kewenangan absolut dari PTUN yang diatur dalam pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986.

Sebagaimana disampaikan oleh Wiyono bahwa, Kekuasaan absolut dari pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terdapat dalam pasal 47 yang menentukan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.[5]

Prinsip dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengedepankan kebenaran materiil tentu menjadi hal terpenting dalam menyelesaikan sengketa atas terbitnya sertifikat hak milik atas tanah tersebut.

Kebenaran materiil akan digali dari ketentuan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b  UU No. 5 Tahun 1986 yang masing mensyaratkan agar KTUN harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, jika suatu sertifikat diterbitkan dengan tidak memperhatikan ketentuan secara a contrario dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b a quo, maka pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tersebut dapat menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehingga, Penulis menjustifikasikan kembali bahwa, dalam hal terjadi penerbitan sertifikat ganda mengenai hak milik atas tanah, dan sengketa tersebut diperiksa oleh pengadilan umum, maka pemeriksaan tersebut harus dihentikan untuk sementara waktu. Pemeriksaan harus terlebih dahulu dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara untuk memastikan kebenaran dari penerbitan sertifikat ganda tersebut.

  1. 1.                 Titik Singgung Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Umum

Kekuasaan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.[1] Sedangkan Sengketa Tata Usaha Negara sendiri seperti yang diatur di dalam pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan di atas jelas mengenai wilayah kekuasaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu sengekta Tata Usaha Negara.

Sedangkan yang menjadi wilayah kekuasaan dari pengadilan umum adalah, pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.[2]

Selain itu, di dalam pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa, Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian jelas bahwa, PTUN memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa TUN sedangkan Pengadilan Umum berwenang menyelesaikan sengketa perdata atau perkara pidana.

Berkaitan dengan kasus penerbitan sertifikat ganda, jika dilihat berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986, maka sertifikat merupakan suatu keputusan tata usaha negara karena menimulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum dari dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah adalah, seseorang atau badan hukum perdata memiliki bukti formil hak milik atas suatu tanah. Hal ini menimbulkan hak keperdataan atas tanah melalui sertifikat tersebut.

Dengan demikian, sertifikat sebagai suatu KTUN di sisi lain juga merupakan bukti adanya hak keperdataan yaitu hak milik atas tanah. Sehingga, jika terjadi sengekta terhadap sertifikat tanah tersebut, maka dapat saja diadili dan diselesaikan di dua lingkungan peradilan a quo.

Hal ini tentu sudah menunjukan adanya titik singgung antara pengadilan tata usaha negara dengan pengadilan umum, di mana masing-masing pengadilan dapat mengadili suatu perkara yang sama.

Namun yang harus diperhatikan adalah, sertifikat berdasarkan pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 merupakan obyek yang disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara. Karena merupakan obyek yang disengketakan, maka terhadap sertifikat tersebut akan diperiksa apakah telah dikeluarkan secara prosedural atau non-prosedural yang didasarkan pada pasal 53 ayat (2) Undang-undang  a quo.

Sedangkan kedudukan sertifikat dalam hukum perdata jika terjadi suatu sengketa maka berdasarkan pasal 143 ayat (2) HIR, sertifikat masuk dalam kategori alat bukti surat, di mana alat bukti surat yang adalah bukti formil sangat kuat kedudukannya dalam hukum perdata.

Oleh karena itu, kembali Penulis menegaskan bahwa, melihat titik singgung dari dua lingkungan pengadilan tersebut yang justru dapat menimbulkan persoalan baru, maka Penulis berpendapat bahwa, jika terjadi sengketa menegenai status sertifikat hak milik atas tanah, maka sertifikat tersebut harus diperiksa terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memastikan keabsahan dari sertifikat tersebut.  

 

  1. A.               Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, maka Penulis berkesimpulan :

  1. Hak milik adalah hak asasi manusia, sehingga negara wajib melindungi hak tersebut. Konsep perlindungan terhadap hak milik tersebut adalah dengan diberikannya suatu sertifikat hak milik atas tanah dari negara kepada warga negara yang berhak secara hukum.
  2. Sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pertanahan secara hukum merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Namun, di sisi lain keputusan tersebut melahirkan hak keperdataan yaitu hak milik atas tanah dari seseorang atau suatu badan hukum perdata.
  3. Negara harus menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik yang adalah HAM. Akan tetapi, penerbitan sertifikat tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Titik singgung peradilan tata usah negara dengan peradilan umum teretak pada status dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Di mana, jika terjadi sengketa maka sertifikat menjadi obyek sengketa di PTUN, sedangkan sertifikat yang disengketakan di Peradilan Umum berfungsi sebagai alat bukti.

 

  1. B.               Saran
    1. Sebagai negara hukum, maka sudah semestinya Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan) dalam menerbitkan suatu keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak milik atas tanah harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    2. Antar setiap lingkungan peradilan harus dibangun suatu sistem terpadu yang dapat membagi informasi mengenai sebuah kasus atau perkara yang akan ditangani, sehingga kewenangan untuk mengadili tidak tumpang tindih.
    3. Untuk menghindari agar di masa yang akan datang tidak terjadi tumpang tindih kewenangan mengadili antara lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung selaku pemegang puncak kekuasaan kehakiman harus memberikan sebuah fatwa berupa “Surat Edaran Mahkamah Agung” (SEMA) yang mengatur secara khusus menegnai mekansime untuk mengadili kasus sertifikat ganda, di mana yang harus didahulukan adalah pemeriksaan di lingkungan peradilan tata usaha negara untuk mendapatkan kebenaran akan terbitnya sertifikat tersebut.

     

 


[1] Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[2] Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.


[1] Wiyono, Ibid, hal. 9.

[2] Vide contoh kasus pada hal. 3 Tulisan ini.

[3] Bambang Sutiyoso. Relevansi Kebenaran Formil Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan, Fenomena: Vol. 1 No. 2 September 2003, ISSN : 1693-4296, http://data.dppm.uii.ac.id/uploads/f010206.pdf. Hal, 144.

[4] Vide hal 3.

[5] Ibid, hal. 6

 


[1] Huruf b konsiderans UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[2] Aslan Noor, Ibid. Hal. 307.

[3] R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Kedua. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. Hal, 88.

[4] Ibid, hal. 55.

[5] R. Soegijatno Tjakranegara. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hal, 134.

[6] Paulus Effendi Lotulung, Op., Cit., Hal. 91-92.

[7] Wiyono, Ibid.


[1] Roscoe Pound, dalam : Aslan Noor, Konsep Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Ajaran HAM. Mandar Maju, Bandung, 2006, hal. 38.

[2] John Locke., Op., Cit., Hal. 73.

[3] Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria.

[4] Vide pasal 23 jo 32 jo 38 UU UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Poko-Pokok Agraria.

[5] Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

[6] Hal ini merujuk pada pasal 5 jo pasal 6 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa, pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal ini, Kantor Pertanahan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional juga menyelenggarakan pendaftaran tanah di daerah-daerah.

[7] Vide pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

[8] Bandingkan dengan Perkara  TUN No. 30 Tahun 1998, PTUN Surabaya dan Perkara No. 22 Tahun 1998 di PN Salatiga.

[9] Pasal 1 Angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.


[1] Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s