KPK tak bisa jerat pejabat yang diberi hadiah layanan seks. (Luar Baisa Gaya Gratifikasi sekarang)

MERDEKA.COM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengkaji pemberian sanksi terhadap penerima gratifikasi seks. Pengkajian gratifikasi seks itu merujuk pada konvensi internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja menyatakan pembahasan sanksi para pelaku gratifikasi seks ini sangat menarik. Apalagi jika hal itu dapat dijadikan ukuran rupiah. Sebab, selama ini dalam undang-undang yang ada, kebanyakan peraturan mengenai sanksi gratifikasi terdapat batasan-batasan nominal rupiah. Untuk itu, aturan-aturan tersebut masih harus disempurnakan.

“Yang diatur itu ada batasan-batasan rupiahnya. Kalau bisa dijadikan ukuran rupiah, itu menarik. Sayangnya aturan kita masih seperti itu. merujuk pada UNCAC memang masih harus disempurnakan. Beberapa instansi ragu apakah itu termasuk gratifikasi,” ujar Adnan dalam keterangan persnya tentang pengumuman Penghargaan Apresiasi Pelapor Gratifikasi 2012, di KPK, Selasa (8/1).

Meski demikian, Adnan mengatakan hingga saat ini KPK belum ada laporan penerimaan gratifikasi seks ke lembaganya. “Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK Giri Supradiono mengatakan tidak menutup kemungkinan ada gratifikasi seks. Menurutnya, dalam UU menyatakan yang tergolong gratifikasi tidak harus uang tunai tapi bisa berupa diskon dan kesenangan. Hal itu lah yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan penerimaan gratifikasi seks.

“Ada kemungkinan. UU kita mengatakan tidak harus uang tunai tapi bisa berupa diskon dan berupa kesenangan. Memang pembuktiannya tidak harus lapor tapi ini jatuhnya ke case building karena itu harus dibuktikan,” ujarnya.

Sumber: Merdeka.com

Comment :

Luar biasa gaya gratifikasi sekarang. Meskipun sudah ketat undang-undang membatasi mengenai gratifikasi bagi pejabat publik, namun masih terdapat celah bagi pejabat publik di Republik ini untuk terhindar dari jeratan hukum.

Kemampuan untuk “melarikan diri” dari pengaturan tentang gratifikasi ini membuktikan bahwa, Pejabat Publik masih memilki niat yang besar untuk tidak patuh dan taat terhadap hukum.

Hal yang harus ditingkatkan adalah, koordinasi antara KPK dengan instansi-instansi Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, serta yang paling penting adalah membangun reformasi hukum di bidang korupsi.

Ya, undang-undang tentang tindak pidana korupsi mungkin harus dikaji kembali untuk melihat kemungkinan hal seperti ini terjadi. Karena dapat dikatakan saat ini masih terjadi “Kekosongan Aturan” mengenai gratifikasi Seks. Yang ada barulah gratifikasi dalam nominal rupiah.

Semoga ke depan, ada perubahan yang lebih baik, sehingga hal-hal yang merugikan negara, dapat terhapuskan.

Viva Iustitita…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s