Inikah Demokrasi Yang Didambakan? (Mendagri: 281 Kepala Daerah Terjerat Masalah Hukum)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, sebanyak 281 kepala daerah terjerat masalah hukum. Status dari 281 kepala daerah tersebut berupa tersangka, terdakwa, saksi, dan terpidana.

“Saya nanti akan menghubungi sekda dan gubernurnya untuk memberikan sanksi. Kalau terbukti melanggar hukum, SK sudah ada, dia langsung dicopot,” ujar Gamawan di kantornya, Jakarta, Kamis (8/11/2012).

Gamawan tidak merinci lebih jauh mengenai keterlibatan 281 kepala daerah tersebut. Sebab, Gamawan tidak tahu persis jenis perkara hukum yang melibatkan mereka.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Reydonnyzar Moenoek mengatakan, sekitar 70 persen dari 281 kepala daerah terjerat pidana korupsi.

Selain terjerat korupsi, kepala daerah terkait tindak pidana umum, contohnya pemalsuan ijazah. “Kebanyakan dari mereka sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Reydonnyzar.
Editor :
Benny N Joewono

Comment :
Jika melihat regulasi yang mengatur mengenai otonomi daerah, tentu salah satu tujuan utama diberikannya otonomi daerah kepada setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia adalah untuk menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat indonesia. Sietem Pemerintahan yang sentralistik pada periode pemerintahan Orde Baru, dirasakan gagal menghadirkan kebebasan dan kesejahteraan bagi setiap daerah di Indoensia.
UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 dan PP No. 6 tahun 2005 yang mengatur mengenai Otda banyak disimpangi oleh setiap aparatur pemerintahan daerah.
Sebagai bukti adalah berita di atas, yang disampaikan secara langsung oleh MENDAGRI, bahwa sebanyak 281 Kepala Daerah terjerat masalah Hukum.
Hal ini bukan masalah sepele karena secara kuantitatif ratusan Kepala Daerah terjerat masalah hukum, namun lebih daripada itu, secara substansial ada permasalahan yang mendasar mengenai demokrasi bangsa ini.
Demokrasi harusnya menjadi tools bagi pemerintah khususnya PEMDA untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerahnya, sesuai dengan amanat konstitusi.
Namun, jika Sang Kepada Daerah saja bermasalah, tentu hal ini akan berimplikasi pada kebijakan daerah nantinya.
Kepada Daerah seharusnya menjadi ujung tombak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah, sehingga amanat konstitusi bisa diwujudnyatakan.
Permasalahannya hanya mendasar, Taat saja kepada Hukum, pasti segala sesuatu akan berjalan dengan baik.
Jika semua kepala daerah mau tunduk dan taat saja kepada hukum, dipastikan pelayanan kepada masyarakat akan berjalan baik, dan yang paling penting adalah distribusi kesejahteraan dapat terlaksana.
Namun, pertanyaannya adalah, maukah seorang Kepala Daerah mau benar-benar tunduk kepada hukum yang ada?? Jawabannya, anda lah yang tahu.. Salam Iustitia…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s