SBY Segera Sahkan Aturan Masa Tugas Penyidik KPK Asal Polri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui, terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai manajemen sumber daya manusia (SDM) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terlambat.

Sebab, sebanyak 13 penyidik KPK asal Polri kembali ditarik ke korps-nya, dan masa tugasnya di lembaga yang dipimpin Abraham Samad tidak diperpanjang.

Meski begitu, SBY mendesak agar PP yang akan mengatur penugasan penyidik Polri di KPK, dapat diselesaikan, sehingga segera diteken dalam waktu satu hingga dua hari ke depan.

“Saya nilai sudah terlambat. Segera selesaikan. Saya minta 1-2 hari ini disampaikan Pak Sudi (Mensesneg) kepada Menteri PAN-RB,” ujar SBY saat pembukaan rapat terbatas di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Menurut SBY, petunjuknya sudah jelas, bahwa penugasan penyidik Polri ke KPK agar tidak terlalu singkat. Karena, itu tidak akan efektif.

“Saya sudah memberikan arahan, empat tahun, batas yang menurut saya pas. Karena, kurang dari itu terlalu singkat. Lebih dari itu, mengganggu pembinaan karier perwira,” tutur SBY.

Presiden mengintruksikan, agar PP segera diterbitkan. SBY berjanji satu hingga dua hari ini akan segera mengesahkan PP SDM KPK.

“Saya tugaskan segera diajukan kepada saya. 1-2 hari ini agar kita sahkan, agar baik untuk semuanya. Bagi Polri, KPK, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Sementara, Mensesneg Sudi Silalahi menuturkan, RPP sudah sempat masuk ke Setneg. Tapi, masih ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki, dan dikembalikan ke Kementerian PAN-RB. Sudi berharap, RPP dapat diajukan ke Setneg lagi kemarin, Kamis. (*)

Komentar :
Sudah selayaknya Bapak Presiden SBY meminta terlebih dahulu legal advise dari legal advisor Presiden, karena pada dasarnya adalah sebuah upaya politik semata jika hendak memperpanjang status penyidik KPK yang berasal dari POLRI.
jika Presiden mau “taat” saja kepada hukum, maka seyogiyanya KPK dapat mencari penyidik sendiri, menurut ketentuan dalam UU NO. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi. entah itu dari POLRI ataupun dari Kejaksaan, ketika penyidik-penyidik tersebut sudah masuk ke institusi KPK, maka mereka bukan lagi “penyidik POLRI/ KEJAKSAAN yang berbbaju KPK”, namun sudah secara hukum adalah penyidik KPK. sehingga tidak akan menjadi sebuah masalah nantinya.
pembuatan PP mengenai status penugasan penyidik POLRI di KPK adalah hal yang berlebihan, dan tidak menjawab persoalan hukum yang terjadi. karena, meskipun ada PP, terkesan status penyidik yang berasal dari POLRI masih akan tetap dibayangi institusi asal.
Jalan keluar yang tepat adalah, berikanlah kesempatan kepada KPK untuk memilih pneyidik sendiri, enrah itu dari POLRI, KEJAKSAAN, ataupun dari mana saja.
Aturan sudah jelas, KPK berwenang menetapkan anggota penyidik. UU tentang KPK menjadi lex specialis dalam hal ini terhadap KUHAP, yang mengatur soal penyidik.
Jadi, Presiden seharusnya mendorong KPK agar memiliki penyidik sendiri yang inependent, agar tidak terjadi konflik berkepanjangan, sehingga dapat memperlambat kinerja pemberantasan Korupsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s