Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPR RI Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum

Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPR RI Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum
Oleh :
Freidelino P.R.A. De Sousa, SH

Abstract
The law enforcement and the obedience to the law being an important part of things, if to discuss about the remedy of the law enforcement on the corruption crime, especially done by the members of the House of Representative of Indonesia. The law has made to be executed. The law could not be said again as a law, when it’s never be executed. Thus, the law could be called consistent with the definition of a law as a things which must be executed.
Key words : law enforcement, corruption crime, corruption by the members of House of Representative of Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah
Korupsi adalah masalah besar yang sudah dan sedang dihadapi oleh bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai sebuah Negara besar, tentu rakyat Indonesia tidak menginginkan Negara ini hancur disebabkan oleh korupsi.
Korupsi di instansi Pemerintah pusat, Kepala Daerah hingga pejabat-pejabat daerah menjadi masalah besar yang saat ini masih menjadi pergumulan bangsa Indonesia.
Korupsi pun tidak hanya terjadi di cabang kekuasaan eksekutif, namun di lembaga legislatif atau DPR RI pun terjadi korupsi.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berikut DPR-RI merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk berdasarkan amanah dari UUD 1945, yang dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab.
Dewan perwakilan rakyat, secara teoritis merupakan lembaga yang dipercaya oleh rakyat Indonesia untuk menjadi wakil rakyat di pemerintahan, sehingga aspirasi rakyat dapat tersalurkan dengan baik.
Sebagai lembaga perwakilan, DPR RI memiliki fungsi dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Terdapat tiga fungsi utama dari DPR RI, pertama adalah fungsi legislasi; kedua, fungsi anggaran, dan ketiga adalah fungsi pengawasan.
Melihat fungsi DPR RI yang begitu Powerfull maka tidak mengherankan bila anggota DPR RI banyak yang tergoda untuk terjerumus ke dalam tindak pidana korupsi.
Kasus Korupsi oleh anggota DPR RI yang akhir-akhir ini sering terdengar adalah kasus korupsi yang melibatkan M. Nazzarudin, Angelina Sondakh, Waode Nurhayati yang semuanya merupakan anggota DPR RI.
Korupsi yang menjadi perhatian publik, khususnya umat Islam di Indonesia adalah berkaitan dengan korupsi pengadaan Al-Quran, yang juga telah merugikan keuangan Negara. Anggota DPR RI dianggap telah “mencuri” uang Negara melalui penyiasatan anggaran di APBN.
Bahkan berita terbaru menyebutkan, Komisi X DPR RI melakukan suap terhadap Gubernur Propinsi Riau terkait dengan kegiatan PON yang telah berlangsung di Riau beberapa waktu lalu, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menduga APBN Negara dirugikan sebesar RP. 9 Milyar, digunakan sebagai dana untuk kegiatan PON.
Contoh beberapa kasus di atas, adalah contoh korupsi yang terjadi di lingkungan DPR RI, yang harusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kedaulatan di Republik ini.
DPR RI yang merupakan lembaga yang sangat terhormat yang terdiri dari para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri, tentu harus benar-benar memainkan perannya sebagai The Bridge Of The People dengan Pemerintah. Namun, yang terjadi adalah, anggota DPR RI ikut tersandung tindak pidana korupsi.
Hal tersebut terasa sebagai antiklimaks dari harapan publik akan pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia.
Korupsi anggota DPR RI seolah menjadi sebuah masalah yang biasa bagi anggota DPR RI, karena hal tersebut sudah menjadi “lazim” dalam tubuh lembaga ini. Korupsi oleh para anggota DPR RI menjadi semacam “budaya” tersendiri yang berikut menjadi “hukum” tak tertulis yang terus menerus “ditaati” dan dilaksanakan.
Dalam menjalankan fungsinya baik dari fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, para anggota DPR RI sering terkena tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya hanya akan merugikan keuangan Negara.
Para anggota DPR RI sebagai sebuah masyarakat mini yang berada pada struktur masyarakat upper class dituntut untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kalangan menengah dan bawah, yakni mematuhi hukum yang berlaku dengan tidak ikut melakukan tindak pidana korupsi. Kemungkinan, struktur DPR RI sebagai upper class inilah yang juga menjadikan penghayatan dan cara pandang yang berbeda terhadap sebuah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
Dalam konteks demikian, tentu dibutuhkan suatu penegakan hukum yang sangat baik di Indonesia, sehingga tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya di DPR RI dapat ditangani dengan baik, dan tidak akan merugikan keuangan Negara serta menyengsarakan rakyat Indonesia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengambil sebuah rumusan masalah yaitu, bagaimana upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lembaga DPR RI ditinjau dari perspektif teori penegakan hukum.

C. Analisis
Penegakan hukum dan ketaatan terhadap hukum menjadi bagian penting jika berdiskusi tentang upaya pemberantasan tindak pidana korupsi khusunya yang dilakukan oleh para anggota DPR RI.
Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.
Hukum pada dasarnya adalah kaidah-kaidah yang secara eksplisit dapat dilihat dalam rumusan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.
Sebagai sebuah kaidah yang berlaku, maka kaidah-kaidah tersebut sudah barang tentu harus dilaksanakan. Dalam hal ini, penegakan hukum merupakan salah satu wujud dari hal tersebut.
Dalam penegakan hukum, tentu setiap orang atau manusia menjadi aktor penting dalam upaya perwujudannya. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo menegaskan :
“dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia manusia. Atas dasar penglihatan tersebut, manusia menjalankan penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan penting dan menentukan”.
Pandangan ini hendak menunjukan, upaya untuk melakukan suatu pemberantasan korupsi melalui sebuah penegakan hukum, maka faktor manusia menjadi sangat penting dan vital. Oleh karena hukum harus digerakkan dan dilaksanakan oleh manusia.
Manusia dimaksud adalah tidak lain merupakan para penegak hukum itu sendiri, sebagai aktor utama dalam melakukan penegakan hukum.
Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sebuah hukum, bukan merupakan langkah akhir dari sebuah penegakan hukum. Ini baru sebuah langkah awal, karena penegakan hukum yang sebenarnya adalah ketika hukum diterapkan di dalam masyarakat.
Dalam hal ini, ada pendapat bahwa :
“penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum”.
Kembali menegaskan di awal, pada hakikatnya, dalam pengekan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang khusus dilakukan oleh para anggota DPR RI, tidak akan berjalan dengan sendirinya dengan sebuah aturan yang berlaku, namun perlu campur tangan manusia.
Namun, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah faktor manusia adalah merupakan faktor tunggal yang menjadi bagian penting dalam upaya pengakan hukum, sehingga sebuah masalah hukum dapat terselesaikan dengan baik.
Dalam hal ini, menurut Soerjono Soekanto, setidaknya terdapat lima unsur penting dalam upaya penegakan hukum, pertama, faktor hukum; kedua, faktor penegak hukum; ketiga, faktor sarana atau fasilitas; keempat : faktor masyarakat, dan kelima adalah faktor kebudayaan.
Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI dalam perspektif teori penegakan hukum, penulis akan membahas unsur-unsur yang disebutkan di atas, yang diyakini sebagai unsur utama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi oleh para anggota DPR RI.

Pengaturan Hukum Yang Baik dan Tegas
Memaknai pengaturan hukum yang baik dan tegas adalah bagaimana hukum yang diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterapkan secara maksimal dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
Tidak adanya korupsi merupakan suatu keadilan bagi masyarakat Indonesia, di mana korupsi merupakan masalah yang sangat ingin untuk diberantas.
Dalam hal ini, Daniel Webster berpendapat bahwa keadilan adalah kepentingan yang paling luhur di bumi ini. Bagaimanapun juga keadilan itulah yang dicari orang tiada hentinya, diperjuangkan oleh orang dengan gigihnya, dinantikan oleh orang-orang dengan penuh kepercayaan dari pihak kaum penguasa dan tetangganya, dan orang akan menentang sekeras-kerasnya apabila keadilan tidak diberikan atau keadilan tidak ada.
Sehingga, hukum yang dipakai sebagai alat untuk memberantas tindak pidana korupsi harus merealisasikan keadilan bagi masyarakat Indonesia, yaitu kenyataan bahwa setiap anggota DPR RI yang secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi harus dihukum.
Undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi , harus dipahami sebagai sebuah kepentingan bangsa dan komitmen bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi.
Berkaitan dengan kepentingan bangsa, Roscoe Pound menggariskan bahwa :
“kita berikan definisi pada kepentingan sebagai keinginan atau tuntutan, yang manusia mencoba memenuhinya baik secara perseorangan atau berkelompok- kelompok atau dalam perhimpunan, yang karenanya harus diperhatikan oleh pihak mengatur hubungan-hubungan antara manusia atau menertibkan kelakuan manusia”.

Sehingga, ketika undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibuat, maka pemahaman yang kemudian muncul adalah, undang-undang tersebut merupakan kepentingan bangsa yang harus direalisasikan, sehingga keadilan dapat tercipta.
Secara konstitutif, tindak pidana korupsi dilihat sebagai sebuah perbuatan melawan hukum melakuakn perbuatan memperkaya diri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau penyalahgunaan wewenang oleh jabatan yang diberikan kepada seseorang atau korporasi.
Dalam rumusan di atas, dilihat unsur-unsur yang dapat menjadikan setiap orang dikatakan melakukan suatu tindak pidana korupsi.
Jika orang dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi, maka hukuman yang dapat dikenakan kepadanya dapat berupa pidana penjara, paling singkat 1 tahun (untuk penyalahgunaan wewenang atau jabatan) atau paling singkat 4 tahun, atau paling lama 20 tahun, atau pidana penjara seumur hidup. Dan ganti rugi sebanyak paling sedikit Rp. 50.000.000,00 atau Rp. 200.000.000,00 atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.
Dari ketentuan hukuman yang dimuat di atas, dapat dilihat adanya sebuah upaya untuk memberikan hukuman yang berat pada koruptor yang secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi, termasuk para anggota DPR RI.
Selain jenis pidana yang disebutkan di atas, terdapat pula jenis pidana lain yang juga dianut dalam rezim undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu pidana mati. Pidana mati “hanya” dimungkinkan untuk diterapkan bagi pelaku koruptor pada waktu tertentu.
Pada waktu tertentu yang dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah, keadaan di mana negara sedang dalam keadaan bahaya menurut undang-undang yang berlaku, terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
Pengaturan hukum mengenai tindak pidana korupsi di atas, adalah bukti di mana negara berupaya keras untuk memberantas korupsi, melalui regulasi yang ketat, meskipun terkadang dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum maksimal penerapannya, karena masih ada beberapa koruptor yang tidak dihukum sebagaimana mestinya.
Menurut penulis, penegakan hukum yang baik dan tegas, adalah dalam unsur hukum diatur secara tegas tanggung jawab hukum terpidana koruptor, sehingga dapat menghasilkan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan.
Koruptor masih belum dapat dijerat dengan hukuman yang berat, karena secara hukum terdapat peluang bagi koruptor untuk dapat tidak dihukum secara berat.
Jika mencermati uraian jenis pidana dan hukuman di atas, sudah barang tentu tidak mengherankan jika, anggota DPR RI yang sering melakukan korupsi dapat dihukum ringan, meskipun merugikan negara bermilyar-milyar banyaknya.
Penerapan hukuman mati sebagai Ultimum remidium yang diharapkan untuk memberikan efek jera, masih sebagai pidana alternatif, dan masih harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk diterapkan.
Singkat kata, penulis melihat bahwa, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi masih jauh dari konteks undang-undang yang tegas, dalam memberantas korupsi oleh anggota DPR RI.

Penegak Hukum Sebagai Aktor Penting
Penegak hukum tidak dapat diabaikan dalam konteks penegakan hukum. Penegak hukum menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Penegak hukum di sini terdiri dari lembaga-lembaga hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pengadilan. Keempat lembaga inilah, merupakan aktor utama dalam upaya pemberantasan korupsi.
Friedman, melihat komponen struktural yang terdiri dari lembaga-lembaga sebagai bagian yang bergerak dari sebuah mekanisme, merupakan salah satu aktor penting dalam upaya penegakan hukum.
Secara konstitusional, Indonesia bersepakat untuk menyerahkan pemberantasan korupsi kepada sebuah lembaga khusus, yaitu komisi pemberantasan korupsi, disamping lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan juga memiliki peran.
Komisi Pemberantasan Korupsi berikut KPK, adalah lembaga yang diberikan kewenangan sangat besar dan luar biasa untuk melakukan tindakan pro yustitsia dalam tindak pidana korupsi.
Kewenangan luar biasa tersebut adalah KPK dapat melakukan penyadapan terhadap terduga koruptor, melacak keuangan, melakukan penggeledahan, menghentikan sebuah transaksi keuangan, memperoleh informasi dari bank, dan sebagainya.
Dari aspek penegak hukum, tentu mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan, KPK dapat dikatakan memilki kewenangan extra ordinary untuk mengungkap sebuah tindak pidana korupsi.
Namun, hal yang masih menjadi hambatan adalah, di mana lembaga pengadilan sebagai salah satu lembaga penegak hukum. Pengadilan tentu tidak akan berbuat banyak (menjatuhkan hukuman yang terberat) bagi koruptor karena sanksi pidana yang masih sangat membatasi Hakim untuk menjatuhkan pidana yang seberat-beratnya.
Dilihat dari pendapat Daniel S. Lev yang meyatakan bahwa, hukum merupakan cerminan dari suatu masyarakat , maka undang-undang yang mengatur tentang komisi pemberantasan korupsi maupun lembaga lainnya sebagai penegak hukum, harus dipahami sebagai cerminan dari kehendak masyarakat yang menginginkan korupsi dihentikan, khususnya yang dilakukan oleh para anggota DPR RI.
Dalam hal ini, Penulis hendak menegaskan bahwa, penegak hukum adalah aktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di DPR RI, dan hukum sebagai sarana untuk memberikan kepastian dalam bertindak bagi penegak hukum, harus memberikan ruang yang luas dan bertanggung jawab bagi penegak hukum untuk menghentikan tindak pidana korupsi.

Fasilitas Yang Memadai
Untuk mencapai suatu penegakan hukum yang baik dan lancar, tentu saja memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai pula. Sarana atau fasilitas yang dimaksud adalah, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
Komisi pemberantasan korupsi sebagai aktor penting dalam pemberantasan korupsi, telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menjalankan tugasnya.
Fasilitas yang dimaksud adalah bangunan, kendaraan, alat-alat penyadapan, dan keuangan yang memadai.
Penyidik-penyidik dari KPK pun secara khusus diintegrasikan dari unsur Kepolisian, berdasarkan pada keputusan KPK dan Kepolisian.
Dari ketentuan tersebut, terlihat bahwa, sarana atau fasilitas yang diberikan kepada KPK sebagai lembaga yang bertugas menangani perkara korupsi, merupakan serangkaian fasilitas atau sarana yang sangat memadai untuk melakukan sebuah penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

Masyarakat Menuntut Keadilan
Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, oleh karena penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian di dalam masyarakat itu.
Jika masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban dalam hukum, maka masyarakat akan menggunakan upaya hukum untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal tersebut adalah dinamakan kompetensi hukum.
Dalam pengakan hukum, unsur yang juga tidak kalah penting adalah unsur masyarakat. Masyarakat sebagai media bagi terlaksananya sebuah hukum, sudah barang tentu akan memberikan pengaruhnya terhadap sebuah penegakan hukum.
Hukum yang dibuat dan diterapkan di dalam masyarakat adalah pemberi jalan sekaligus sebagai pembatas tingkah laku masyarakat.
Ada pendapat bahwa :
“seolah-olah di dalam pelaksanaan hukum itu sudah ada kesepahaman sosial, bahwa hukum itu memberikan kesempatan kepada warga Negara untuk menentukan pola kelakuannya sendiri di dalam batas-batas kerangka hukum yang ada”.

Pola tingkah laku masyarakat, dalam kehidupan bernegara adalah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tercipta suatu masyarakat yang sejahtera.
Berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI, adalah sebuah keniscayaan bahwa, masyarakat memandang korupsi oleh para wakil rakyat itu, sebagai tindakan yang membawa ketidakadilan bagi masyarakat secara luas. Hal ini disebabkan karena ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi.
Keadaan ini, tentu akan mendorong masyarakat agar menuntut adanya keadilan bagi masyarakat itu sendiri. Keadilan ini akan terus diupayakan dan dan diperjuangkan.
Peran akan faktor masyarakat dalam hal ini, sudah tentu harus dipahami bukan sebagai gerakan-gerakan demonstrasi besar-besaran untuk menuntut adanya keadilan, namun sebagai masyarakat modern, peran masyarakat akan tersalurkan melalui wadah-wadah yang sengaja diciptakan untuk itu.
Masyarakat modern bekerja melalui organisasi-organisasi yang disusun secara formal dan birokratis dengan maksud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis.
Artinya, masyarakat dapat melaksanakan perannya dalam penegakan hukum melalui media massa, baik itu surat kabar, stasiun televisi, atau radio-radio, maupun media-media elektronik. Serta, dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan yang dibentuk untuk tujuan-tujuan tertentu.
Namun, yang perlu dicermati adalah, masyarakat dalam memainkan perannya dalam penegakan hukum tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi aturan, atau yang melawan hukum.
Mekanisme birokrasi yang disebutkan di atas, adalah upaya kontrol yang diciptakan oleh hukum, agar tidak terjadi tindakan melawan hukum. Secara teoritis, birokrasi meniadakan nepotisme, favoritisme pribadi, dan pemberian hak-hak istimewa yang subyektif sifatnya.
Dengan demikian, faktor masyarakat dalam penegakan hukum, harus dipahami sebagai sebuah tindakan penuntutan keadilan dari masyarakat, yang dilakukan melalui sarana-sarana yang ada, yaitu media massa, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada.
Atau singkat kata, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI, akan terus dilawan oleh masyarakat melalui perannya dalam penegakan hukum dengan cara tersebut di atas.

Budaya Pancasila Sebagai Budaya Hukum Indonesia
Kebudayaan hukum pada dasarnya adalah terdiri dari nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut yang berisi tentang apa yang baik dan apa yang buruk.
Indonesia memiliki sebuah budaya yang sangat luhur yaitu Pancasila. Pancasila menjadi bukti nyata kebudayaan hukum bangsa Indonesia yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, sekaligus sebagai landasan yuridis bagi Negara dan bangsa Indonesia.
Faktor yang juga memiliki pengaruh terhadap sebuah pengakan hukum adalah faktor budaya. Budaya di sini adalah budaya bangsa Indonesia sendiri, terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPR RI.
Penulis berpendapat, budaya asli bangsa Indonesia adalah budaya yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta dan pemberi kehidupan, budaya mengedepankan keadilan bagi sesama manusia sebagai wujud dari keberadaban, budaya mendahulukan persatuan bangsa dan Negara, budaya yang penuh dengan musyawarah dan mufakat, serta budaya yang memperahatikan keadilan sosial secara menyeluruh.
Dari kelima budaya tersebut, sudah barang tentu, kebudayaan asli Indonesia tidak mengenal “budaya korupsi”, apalagi dilakukan oleh sebuah lembaga perwakilan yang membawa suara rakyat.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa, selama ini berkembang pula sebuah budaya baru dalam bangsa Indonesia, yaitu budaya permisif. Budaya ini tidak lebih dari sebuah pembiaran atau penerimaan bahwa, segala sesuatu dapat saja dilakukan meskipun hal tersebut senyatanya melanggar hukum.
Namun Penulis berpendapat, tindakan permisif bukanlah sebuah budaya asli bangsa Indonesia, karena sebelum itu, budaya Pancasila telah menjadi landasan pijak awal berdirinya bangsa Indonesia, yang mengakui Pancasila sebagai budaya Nasional.
Dalam memandang hal ini, Gunawan Setiardja berpendapat :
“Pancasila merupakan sebuah ideologi terbuka, artinya Pancasila merupakan sebuah sistem pengertian-pengertian asasi, yang digali dari refleksi atas kehidupan bangsa Indonesia dari kebudayaan nasional, yang sekarang dihayati dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara bebas dalam dinamika budayanya”.
Artinya, dari kebudayaan bangsa Indonesia sendiri yang tercermin dalam Pancasila, sudah membuktikan bahwa budaya bangsa Indonesia menolak tindak pidana korupsi.
Dalam penegakan hukum, faktor budaya bangsa memang sangat berpengaruh pula. Dalam kaitannya dengan korupsi para anggota DPR RI, tentu akan dimaknai bahwa, budaya Indonesia yang murni dalam Pancasila, memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi oleh anggota DPR RI.

Usulan Perubahan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Berkaitan dengan perundangan yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, telah dijelaskan di atas bahwa, peraturan tentang hal tersebut oleh Penulis masih memiliki kelemahan, terutama dari aspek kepidanaan (hukuman).
Jika memaknai korupsi sebagai sebuah tindak pidana korupsi yang extra ordinary crime, maka pasti untuk menangani tindak pidana ini harus dengan hukum yang extra ordinary pula.
Tentu, Indonesia sudah menyadari akan “kehebatan” bahaya korupsi itu, sehingga segala upaya telah dilakukan, terutama melalui upaya regulasi dan kelembagaan yang khusus menangani tindak pidana korupsi.
Hal ini tertuang secara jelas dalam konsiderans undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan :
“bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional; bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;”.
Penegakan hukum yang belum optimal serta belum efektifnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suatu bukti bahwa, bahaya korupsi yang begitu luar biasa, sehingga memerlukan suatu lembaga extra untuk menangani tindak pidana korupsi.
Sejalan dengan itu, regulasi mengenai hukuman bagi koruptor yang menurut Penulis masih memungkinkan untuk tidak memberikan hukuman yang sangat berat bagi koruptor.
Dalam hal ini, Penulis melihat bahwa hukuman mati sebagai alternatif pidana dalam rezim undang-undang tindak pidana korupsi, semestinya dijadikan sebagai pidana pokok. Artinya, tidak memerlukan pemenuhan kriteria-kriteria khusus untuk diterapkan, seperti diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi sekarang.
Kriteria-kriteria tersebut, hanya akan memberikan peluang besar bagi koruptor untuk tidak dijerat hukuman yang berat (hukuman mati serta pidana ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan).
Secara konstitusional, UUD 1945 memberikan peluang yang besar untuk pembatasan hak asasi manusia, di mana demi kepentingan umum bangsa, hak asasi dapat dikesampingkan.
Dalam hal ini, hukuman mati dapat saja diterapkan bagi koruptor (tanpa ada kriteria khusus) tanpa harus mengkhawatirkan pelanggaran atas hak asasi mausia.
Artinya, ketika terjadi tindak pidana korupsi, baik itu dilakukan oleh para anggota DPR RI pun, hukuman mati dapat ditertapkan, karena bahaya korupsi yang begitu meluas, di mana Negara dirugikan secara perekonomian dan terhambat pembangunannya.
Jadi, perubahan hukum sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, khusus yang dilakukan oleh para anggota DPR RI, demi menciptakan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.
Hukuman mati dan pidana ganti rugi (sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan) adalah terobosan hukum baru, untuk menghentikan tindak pidana korupsi yang diyakini sebagai kejahatan luar biasa, dan telah merugikan perekonomian Negara serta menghambat pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

Ali. H. Zainuddin. Sosiologi Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
Friedman. Lawrence H. On Legal Development. Reuters Law Review, 1969.
Rajagukguk. Erman. Hukum Dan Masyarakat. Bina Aksara, Jakarta, 1983.
Roscoe Pound. Tugas Hukum. Bhratara, Jakarta, 1965.
Rahardjo. Satjipto. Hukum Dan Masyarakat. Angkasa, Bandung, 1980.
Rahardjo. Satjipto. Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis). Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
Setiardja. Gunawan. Dialektika Hukum Dan Moral dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Kanisius, Yogyakarta, 1990.
Soekanto. Sorejono. Chalimah Suyanto, Hartono Widodo. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum. Bina Aksara, Jakarta, 1988.
Soekanto. Soerjono. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-undangan
UUD 1945
UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
UU No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD.

Website :
Google.com. Korupsi Al Qur’an dan Rusaknya Moral Pemimpin _ Dewan Perwakilan Daerah RI.htm. diakses pada tanggal 31 Oktober 2012.
Inilah.com. KPK Buru Keterlibatan Anggota DPR RI di PON Riau. Diakses pada tanggal 2 November 2012.

2 thoughts on “Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Anggota DPR RI Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s