Keadilan Substansif Vs Keadilan Prosedural (Vonis 4,6 Tahun Angelina Sondakh)

Pengantar

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang sangat diinginkan untuk diberantas oleh masyarakat Republik Indonesia. Hal ini tidak lain, karena korupsi dalam hal ini bukan merupakan suatu tindak pidana biasa seperti yang diatur dalam KUHP, namun jenis tindak pidana ini dianggap sebagai sebuah kejahatan atau crime yang tergolong extra ordinary.

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Konsiderans UU 31 Tahun 1999).

Jika keuangan negara merupakan “fundamental thing” yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sudah terkuras karena korupsi, tentu hal ini adalah bahaya besar bagi proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara a contrario dapat dibayangkan bagaimana keuangan negara yang semestinya untuk dinikmati oleh semua anak bangsa, namun karena korupsi, “kenikmatan” tersebut hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang.

Legal issue yang kemudian membahana dalam hal ini adalah, apakah hal ini (Korupsi) adalah bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat? dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah status Koruptor? apakah harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan seberapa banyak yang dikorupsi? ataukah Dihukum berdasarkan apa yang “terbatas” pada sebuah kertas Undang-undang?

Merujuk pada kasus korupsi anggota DPR, Angelina Sondakh yang sudah dijatuhi Vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jaksel yaitu 4,6 Tahun, denda Rp. 250.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan. Meskipun Penuntut Umum mengajukan tuntutan 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.Selain itu Penuntut umum juga menuntut agar harta Angie sebesar Rp 12,58 miliar dan US$ 2,35 juta atau total sekitar Rp 33 miliar disita. Putusan ini menarik untuk dilihat dari perspektif substance justice vs procedural justice.

Tuntutan Penuntut Umum  secara Yuridis memenuhi kaedah-kaedah yang terdapat dalam rumusan teks peraturan perundang-undangan. Keputusan selanjutnya adalah, Majelis Hakim. Bagimana Hakim dapat mempercayai bukti-bukti yang ada selama persidangan, baik dari penasihat hukum terdakwa maupun dari Penuntut Umum.

Namun, Putusan yang telah dikeluarkan nampaknya menunjukan bahwa Hakim lebih “memilih” untuk mempercayai Penuntut Umum, dengan menjatuhkan vonis 4,6 Tahun penjara kepada Angelina Sondakh. Namun, apakah Putusan tersebut adalah sebuah putusan yang adil?

Keadilan Substantif

Masyarakat menginginkan Angelina Sondakh dihukum yang seberat-beratnya karena korupsi yang dilakukan menurut “legal common sense” masyarakat Indonesia sangat merugikan keuangan negara.

Terungkap melakukan permainan anggaran di dua Kementrian, serta menerima suap adalah rangkaian tindak pidana yang dituduhkan kepada Angelina Sondakh. Bayangan sebagai orang awam adalah, “Maling uang negara+ disuap= maling pada umumnya” dan itu harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku.

Ketentuan peraturan perundang-undangan melahirkan sistem (sistem hukum Indonesia) Bebas-terikat pada hakim untuk menjatuhkan vonis. Artinya, di dalam kebebasan kekuasaan hakim menjatuhkan vonis tersebut, Ia tetap dibatasi oleh norma-norma tertulis dalam perundang-undangan. Dengan demikian, hukuman seberat-beratnya dijatuhkan kepada koruptor sangat ditentukan oleh Hakim.

Alf Ross, tokoh realisme hukum Skandinavian melihat bahwa realitas sosial menjadi hal yang sangat berpengaruh dalam dunia hukum, sehingga ketika seorang hakim akan menjatuhkan putusan terhadap sebuah kasus, ia harus pula melihat realitas sosial yang ada, karena memang Hakim akan selalu terikat dengan lingkungan sosial disekitarnya.

Majelis Hakim Tipikor dalam Kasus Angelina Sondakh “mungkin” sudah mencoba untuk melihat relalitas sosial yang ada, sehingga dalam pergumulannya, lahirnya Putusan yang sudah dibacakan hari ini (10 januari 2013).

Persoalnnya adalah, apakah vonis 4,6 tahun penjara dan denda Rp. 250 juta serta subsider 6 bulan kurungan, sudah merupakan representasi dari relasi hakim dengan lingkungan sekitarnya??

Tentu, masyarakat Indonesia pada umumnya menginginkan vonis hakim bisa lebih berat, bahkan kalau bisa dari tuntutan Penuntut Umum. Itulah Keadilan yang sebenarnya.Keadilan Substantif.

Keadilan bukan hanya diukur dari, teks undang-undang yang sangat rigid dan terbatas. Ketika semua unsur dipenuhi, dan keyakinan Hakim demikian, maka jadilah putusan, dan itulah keadialan. Tidak!!! voc populi voc Dei, itulah keadilan substantif.

Keadlian Prosedural

Bertolak belakang dengan keadilan substantif, keadilan prosedural adalah keadilan yang memang pada dasarnya lahir dari kehendak peraturan. Ketika hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang tertulis dalam rumusan perundang-undangan, maka itulah keadilan sesungguhnya. 

Keadilan prosedural pada hakikatnya lahir dari kontribusi positivisme hukum, karena memenuhi legal logic.

Jadi, logika Positivisme hukum juga dimengerti sebagai cara berpikir dalam proses judisial dimana hakim mendasarkan keputusannya sepenuhnya pada peraturan hukum yang ada. Disini keputusan judisial semata-mata merupakan hasil deduksi peraturan hukum. Inilah cara berpikir akademis yang mengandalkan kemampuan berpikir logis. Dengan demikian, positivisme dalam konteks judisial menunjuk pada proses peradilan dimana keputusan hakim diambil, menurut istilah Ronald Dworkin, secara mekanistis. Hart menyebut konsep judisial seperti ini sebagai Automatic atau Slot-Machine. Proses seperti ini praktis membuat proses litigasi menjadi mubazir.

Sehingga, adalah hal yang tidak salah pula ketika Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan hukuman yang “agak” ringan kepada Angelina Sondakh terkait kasus korupsi yang dilakukan, oleh karena unsur yuridis terpenuhi dan tidak adanya larangan untuk menjatuhkan vonis demikian.

Kesimpulan

Apapun putusan yang dihasilkan oleh Majelis hakim terhadap Angelina Sondakh, pada dasarnya aalah kebenaran yuridis yang absolut, dan sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di negara hukum, kita harus respect terhadap putusan tersebut.

Proses hukum untuk kasus ini belumlah final, karena masih ada kemungkinan bagi Penuntut Umum maupun Angelina Sondakh untuk mengajukan upaya hukum banding. Meskipun Vonis yang dihasilkan pada Pengadilan tingkat pertama ini dirasakan kurang memuaskan, namun itulah proses hukum.

Proses hukum yang sudah terjadi saat ini, sudah melahirkan pemikiran keadilan bagi masyarakat Indonesia. Putusan seperti ini, akan menjadi Preseden bagi kasus-kasus mendatang. Namun, harapan terbesar adalah, semoga korupsi dapat dibumu hanguskan dari NKRI.

Viva Iustitia…

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s